Thursday, January 10, 2013

Dewan Pendidikan DIY: Konsep RSBI Mengandung Kesalahan Mutlak



YOGYAKARTA,KOMPAS.com (9/1/2013)- Keputusan Mahkamah Kontitusi bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 patut disyukuri. Sebab, konsep RSBI mengandung kesalahan mutlak di mana orientasi kualitas pendidikan yang dimaksud tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Dengan RSBI, lalu bagaimana nasib anak-anak di pedalaman atau mereka yang berada di sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan memiliki layanan pendidikan seperti itu?," kata Ketua Dewan Pendidikan DI Yogyakarta Prof Wuryadi, Rabu (9/1/2013), di Yogyakarta.

Dengan mematok standar tertentu, otomatis RSBI tidak akan pernah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan perdamaian abadi yang adil dan makmur.

"Cita-cita RSBI jauh dari cita-cita pendidikan bangsa kita sejak awal yang peduli dengan tanah air dan kesejahteraan umum. Dengan RSBI, layanan pendidikan hanya baik untuk mereka yang memiliki kemampuan, sementara yang tidak mampu tak dilayani," ujarnya.

Menurut Wuryadi, konsep RSBI juga merendahkan keutamaan pendidikan dalam negeri. Dengan menyebut standar internasional, seolah-olah pendidikan dalam negeri lebih rendah dan hanya sekolah bertaraf internasional yang berkualitas. Padahal, bangsa Indonesia juga memiliki modal-modal konsep pendidikan lokal yang berkualitas.

"Keputusan MK mengingatkan kita agar kembali kepada apa yang kita miliki. Selama ini kita sudah terbius dengan model-model pendidikan luar negeri. Berbagai kebijakan pemerintah pun juga lebih melayani kepentingan-kepentingan asing," tambahnya.

Bagi Wuryadi, kualitas pendidikan menjadi salah satu penentu daya saing. Apabila kualitas pendidikan benar-benar dijaga, maka otomatis daya saing akan muncul tanpa harus meniru standar pendidikan internasional.

Wuryadi mengusulkan, pendidikan di Indonesia perlu menerapkan konsep pendidikan yang adil dengan memanfaatkan modal dan potensi dalam negeri.

Sebelumnya, Selasa kemarin, Ketua MK Mahfud MD mengabulkan permohonan para pemohon uji materiil yang terdiri dari orang tua siswa yang anaknya bersekolah di RSBI, aktivis pendidikan, guru, dosen, dan lembaga swadaya masyarakat terhadap pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keberadaan RSBI dinilah telah mengabaikan tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua warga negara (Kompas, Rabu, 9 Januari 2013).


Editor :
Marcus Suprihadi
-----------------------------

PGRI Dukung Pembubaran RSBI

CIREBON, KOMPAS.com (9/1/2013) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon mendukung pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni menggugurkan pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Ketua PGRI Kota Cirebon, Djodjo Soetardjo MM, kepada wartawan di Cirebon, Rabu, mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yakni menggugurkan pasal 50 ayat 3 UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar, berpihak pada masyarakat.

"Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon mendukung dan menyambut putusan yang berasal dari pengaduan warga itu dengan sangat gembira," kata Djojo Soetardjo, Rabu (9/1/2013).

Ia menambahkan, sekolah RSBI tidak memberi banyak perubahan, bahkan menimbulkan perbedaan antara sekolah RSBI dengan regular hanya terletak pada keunggulan fasilitas saja. selain itu memberikan pengaruh pada psikologi para siswa-siswi di sekolah tersebut.

Jelas terlihat garis pemisah atau diskriminasi antara siswa yang mampu dengan yang kurang mampu, kata dia, keadaan ini sangat berpengaruh pada jiwa dan psikologi peserta didik. "Meski tidak tertulis, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan tingginya biaya sekolah RSBI kepada Persatuan Guru Republik Indonesia," katanya.

Sering terjadi di Kota Cirebon, ada beberapa peserta didik yang sudah masuk RSBI, saat kenaikan kelas memilih pindah sekolah, dengan alasan tidak mampu menyelesaikan kewajiban bayarannya.

Menurut dia, secara makro, keberadaan RSBI mungkin dibutuhkan. Dengan bukti sudah dimasukan dalam Undang-undang Sisdiknas, yakni masing-masing Kota atau Kabupaten di tiap daerah minimal memiliki satu RSBI.

Sementara itu Komar, warga Cirebon yang anaknya sekolah di RSBI mengaku, menyekolahkan di RSBI banyak biaya tak terduga, sehingga bagi masyarakat kurang mampu sulit dijangkau, sebaiknya dibubarkan saja.


Sumber :
Editor :
Benny N Joewono

Artikel Terkait

0 comments: