JAKARTA, KOMPAS.com- Pembanguan pendidikan pascatuntasnya pendidikan untuk semua atau education for all pada 2015 haruslah mengarah pada pendidikan yang semakin inklusif dan transparan.
Pemerintah
harus berkomitmen untuk melaksanakan "pendidikan untuk semua" yang
mencakup semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan dengan menyadari
bahwa pendidikan sebagai hak asasi setiap warga negara. Karena itu,
peran negara harus menjadi terdepan dalam menyediakan akses dan mutu
pendidikan bagi semua warga negara.
Demikian pernyataan bersama
organisasi guru dunia Education International (EI) dan Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) terkait "pendidikan untuk semua" pasca 2015.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden EI Susan Hopgood dan Ketua
Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo kepada Pemerintah Indonesia melalui
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto di sela-sela acara 4th Meeting High
Level Panel of Eminent Persons On Post-2015 Develompen Agenda di Bali.
Sejumlah
perwakilan EI yang terdiri dari Presiden EI, Senior Koordinator EI
Dennis Sinyolo, Koordinator EI Antonio Wulff, dan Koordinator
Regionional EI Asia Pasifik Angelo Gavriealatos, bersama PGRI
mengadakan pertemuan di Bali sejak 25 Maret.
Kepada wartawan di
Jakarta, Rabu (27/3/2013), Sulistiyo mengatakan, dalam pernyataan
bersama EI dan PGRI menyepakati bahwa pendidikan tetaplah sebagai
prioritas dalam merancang agenda pembangunan global pasca-2015.
Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan jaminan perluasan
akses dan peningkatan mutu pendidikan di semua jalur dan jenjang
pendidikan mulai anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah
umum dan kejuruan, serta pendidikan tinggi.
Susan Hopgood
mendorong Pemerintah Indonesia supaya tetap berkoitmen untuk
meningkatkan pendidikan pasca-2015. Pencapaian pendidikan untuk semua
perlu terus ditingkatkan, bukan hanya di jenjang pendidikan dasar,
tetapi juga di jenjang pendidikan menengah hingga tinggi.
Negara
harus tetap menjamin hak dan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk
semua. Privatisasi dan kemitraan swasta-publik bukanlah solusi untuk
pendidikan berkualitas bagi semua. Negara harus mengambil tanggung jawab
secara serius dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua.
Sebab,
pendidikan bukan saja merupakan barang publik dan hak dasar.
Pendidikan juga merupakan katalis bagi pencapaian semua tujuan
pembangunan global lainnya.
Pendidikan dapat mendorong
berkembangnya potensi manusia. Karena itu, pendidikan harus menjadi
pusat dari setiap kerangka pembangunan global baru.
---
Editor :
Marcus Suprihadi
Artikel Terkait
0 comments:
Post a Comment