Friday, May 3, 2013

Baru 47% Dosen di Indonesia Tersertifikasi


Ilustrasi : Reuters

Okezone - JAKARTA - Tidak hanya guru, dosen pun harus melewati proses sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik melalui tunjangan. Namun, dari 273 ribu dosen di Indonesia, baru 47 persen yang bersertifikasi.

Demikian diungkapkan Ketua Bidang Litbang dan P2M Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Firdaus Ali saat berdiskusi permasalahan terkait pendidikan di Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka). "Baru 47 persen dosen dari 204 perguruan tinggi se-Indonesia yang sudah tersertifikasi," kata Firdaus selepas diskusi di Kampus Uhamka, Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemarin.

Namun, lanjutnya, dosen sedikit lebih beruntung dibandingkan guru untuk menutup kebutuhan karena minimnya pendapatan. Sebab, seorang dosen masih bisa mencari penghasilan tambahan.

"Gaji dosen memang di atas UMP. Tetapi untuk sebuah negara, ini masih jauh dari standar. Bandingkan negara-negara lainnya. Di Malaysia, gaji dosen Rp4,8 juta, Singapura Rp9 juta, Jepang Rp13 juta, dan AS Rp31 juta," tambahnya.

Tidak hanya itu, dari 273 ribu dosen di Tanah Air, hanya delapan persen dosen yang telah menyandang titel S-3. Sementara negara tetangga, yakni Malaysia dengan total penduduk 28 juta, jumlah S-3 di Negeri Jiran tersebut mencapai 19 persen.

"Jumlah ini tidak rasional. Jumlah dan kualitas dosen harus diperbaiki. Dihitung dengan rasio mahasiswa. Idealnya, satu dosen mengajar lima mahasiswa. Baru kita bisa hasilkan kualitas pendidikan yang baik," papar Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Indonesia (UI) itu.(mrg)

---------

Mau Ikut Sertifikasi, Dosen Harus Penuhi Syarat Ini


Okezone- JAKARTA - Apa sebenarnya tujuan sertifikasi bagi para pendidik, termasuk dosen? Apa sekadar meningkatkan taraf hidup dengan adanya tunjangan atau dalam rangka meningkatkan kualitas si pengajar?

Ketua Bidang Litbang dan P2M Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Firdaus Ali menilai, ketidakjelasan tujuan utama program sertifikasi hendaknya membuat pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut.

"Kalau tujuan tunjangan adalah kesejahteraan maka berikan kesejahteraan dulu. Perlu ada evaluasi ulang terhadap sertifikasi ini. Ditinjau ulang ketentuan mekanisme dan persyaratan untuk menempuh sertifikasi bagi para dosen," kata Firdaus selepas diskusi di Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemarin.

Hal tersebut, lanjutnya, dengan melihat kondisi di lapangan. Dosen sedikit lebih beruntung dibandingkan guru karena mampu mencari penghasilan lain untuk mendapatkan tambahan. Namun, bagi dosen di daerah, keadaan mereka tidak ubahnya dengan kondisi para guru. 

"Makanya tidak bisa digeneralisasi. Turunkan standar untuk luar Pulau Jawa karena faktanya memang beda," urainya. 

Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Indonesia (UI) itu menyebut, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi para dosen untuk memenuhi sertikasi dan mendapatkan tunjangan bernilai satu kali gaji itu. Jika guru harus memenuhi tuntutan mengajar selama 24 jam per minggu, maka dosen harus menggenapi tuntutan 40 jam per minggu.

"Dia harus mengajar minimal 12 SKS per tahun. Lalu dia harus menulis karya tulis di jurnal lokal satu kali per tahun. Selain itu, dia juga harus melakukan penelitian baik sebagai peneliti tunggal maupun tim," ujar Firdaus.

Dari berbagai persyaratan tersebut, lanjutnya, penelitian merupakan persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh para dosen. Keterbatasan dana menjadi alasan utama para dosen menyetoppenelitian, terutama dosen di daerah.

"Anggaran terbatas membuat para dosen tidak bisa melakukan penelitian. Sementara peran industri di Indonesia belum seperti di Singapura dan Malaysia sehingga sulit untuk melakukan kerjasama penelitian dengan pihak luar," tandasnya.(mrg)
Artikel Terkait

0 comments: