Sunday, November 3, 2013

Paparan Disertasi Wiranto di UNJ


JAKARTA - Daya saing Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara anggota ASEAN lain. Indeks pendidikan Indonesia hanya di posisi 64 dari 134 negara. Bahkan, angka korupsi terus naik.
Hal tersebut perlu diubah agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu bersaing dengan negara lain. Perubahan inilah yang menjadi kata kunci dalam disertasi Mantan Panglima TNI Wiranto.
Pada Sidang Senat Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk program doktor pagi ini, Wiranto menyebut, perubahan kondisi nasional dilakukan melalui kebijakan pemimpin dan pemerintah. Bahkan yang paling ekstrem sekalipun, seperti reformasi 1998/1999 harus melalui hal itu. Dibuktikan dengan pergantian pemimpin.
Disertasi berjudul “Pengaruh Rekrutmen, Seleksi, Kompetensi dan Kebijakan Terhadap Perubahan Kondisi Nasional” menunjukkan bahwa partai politik (parpol) masih lemah dalam rekrutmen politik. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga bermasalah dalam proses seleksi legislatif dan eksekutif. Parahnya lagi, kompetensi pemimpin legislatif pusat dan daerah kurang.

“Ketika semua sistem ini masih berputar-putar, maka perubahan tidak bisa tersentuh dan belum hadir dalam kehidupan bersama. Jika ini semua juga buruk, maka bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin berkualitas?” kata Wiranto, di kampus UNJ, Rawamangun, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Wiranto mengimbuh, jika kita tetap ingin membangun perubahan dalam kehidupan bangsa maka kualitas parpol harus ditingkatkan dan KPU harus dibenahi. Dengan begitu akan dihasilkan pemimpin yang berkualitas.
“Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah untuk mempertimbangkan kembali pemilihan umum (pemilu) langsung oleh rakyat (one man one vote). Pasalnya, sistem ini ternyata masih sangat dipaksakan dan lebih banyak kerawanannya dibandingkan keuntungannya,” papar Wiranto.
Mantan menhankam ini juga merekomendasikan agar persyaratan calon pejabat diperketat. Menurutnya, pejabat pemerintah (eksekutif) tidak merangkap sebagai pengurus parpol agar tetap fokus pada jabatan publik yang diembannya. Dengan kata lain, kata Wiranto, pejabat publik tetap menjadi pemimpin rakyat dan tidak berubah menjadi penguasa atau pembesar.
“Rawan jika eksekutif juga menjabat sebagai pengurus parpol. Terbukti, pejabat yang korup kebanyakan yang menjabat di parpol,” imbuhnya.
Hasil disertasi Panglima TNI periode 1998-1999 ini menunjukkan, proses rekrutmen oleh partai politik, proses seleksi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kompetensi pemimpin berpengaruh positif secara langsung terhadap kebijakan sebagai output yang kemudian berpengaruh positif secara langsung terhadap perubahan.
“Tanpa peningkatan rekrutmen, seleksi, kompetensi kepemimpinan dan kebijakan maka tidak ada perubahan yang dihasilkan oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan. Disarankan sebuah redefinisi dan reaktualisasi rekrutmen, seleksi kompetensi dan kebijakan untuk menjamin perubahan,” ujar Wiranto.
Sidang dipromotori oleh Gubes Tetap UNJ Prof. Dr. H. Djaali dan Prof. Dr. Muchlis R Ludin, MA. Tim penguji terdiri dari Rektor UNJ Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd. (Ketua), Prof. Dr. H. Djaali (sekretaris).
Sementara anggota tim penguji Prof. Dr. Muchlis R Luddin, MA., Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, MM., M.Pd., Prof. Dr. Maruf Akbar, M.Pd., dan Prof. Dr. Thomas Suyatno, MM. Sidang ini juga dihadiri tokoh politik nasional seperti CEO MNC Grup yang juga Calon Wakil Presiden RI Hary Tanoesodibjo, Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dan Hamzah Haz. (ade)

Artikel Terkait