Friday, May 9, 2014

Tujuh Skandal Pencoreng Dunia Pendidikan Tanah Air


Suasana ujian nasional. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA - Ibarat koin mata uang, setiap hal memiliki dua sisi. Begitu juga dengan dunia pendidikan Indonesia. Ketika jumawa karena berbagai prestasi civitas akademika Tanah Air, di saat yang sama kita juga mengelus dada akibat berbagai hal negatif dalam lingkup edukasi. 

Di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2014 ini, Kampus Okezone merangkum tujuh skandal besar yang mencoreng wajah pendidikan nasional. 

1. Karut Marut Ujian Nasional 
Tahun lalu, ujian nasional (UN) tingkat SMA/sederajat diwarnai insidenpenundaan ujian di 11 provinsi. Penyebabnya, salah satu percetakan yang bertanggung jawab menggandakan dan mendistribusikan soal UN, PT Ghalia Indonesia, gagal menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Padahal, selain percetakan di Bogor itu, lima percetakan lain yang ditunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berhasil menyelesaikan tugas mereka tepat waktu. 

Tahun ini, pelaksanaan UN SMA/sederajat awalnya relatif lancar. Meski insiden kekurangan atau tertukarnya soal masih terjadi, hal tersebut tidak terlalu mengganggu pelaksanaan UN. Keluhan akan buruknya kualitas lembar jawaban juga masih mewarnai penyelenggaraan UN 2014. 

Insiden fatal terjadi ketika siswa menemukan adanya soal ujian yang menampilkan biografi Walikota DKI Jakarta Joko Widodo dalam bundel soal UN mereka. Dimulai dari UN Bahasa Indonesia pada hari pertama UN, Senin, 14 April lalu, soal bernada politis dan ditengarai menjadi kampanye terselubung terus ditemukan pada materi ujian di hari-hari berikutnya, seperti mata ujian Sosiologi.   

Isu bocoran soal dan kunci jawaban juga masih merebak. Di Karanganyar, polisi berhasil membekuk komplotan dan otak pembocor jawaban dan soal UN ini. Ironisnya, salah satu anggota komplotan berprofesi sebagai guru honorer. 

Laporan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menyebut bocoran soal sebagai salah satu masalah utama dalam UN 2014. Sekjen FSGI Retno Listyarti menyampaikan, bocoran kunci jawaban UN dibanderol hingga Rp14 Juta. 

"Ini terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Mereka mendapatkannya dari alumni yang tahun sebelumnya juga membeli kunci serta dari bimbingan belajar (bimbel). Harga kunci bervariasi," papar Retno, Selasa, 15 April. 

Parahnya lagi, sekolah dicurigai ikut mengatur peredaran bocoran kunci jawaban dan soal UN. Retno memaparkan, siswa di beberapa daerah diminta datang sejak subuh untuk mendapatkan pengaturan alur pembagian soal dan memberikan kunci sesuai paket soal yang akan diterima siswa. 

"Modus ini kebanyakan dilakukan pengelola sekolah swasta, dan bukan swasta kaya," tutur perempuan berjilbab itu. 

2. Plagiat Doktor dan Guru Besar 

Februari lalu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu tersandung kasus plagiat.Pada 10 Februari 2014, salah satu surat kabar harian nasional memuat artikel opini yang ditulis Anggito berjudul "Gagasan Asuransi Bencana". Dugaan plagiat muncul karena tulisan Anggito sama dengan opini yang ditulis oleh Hotbonar Sinaga berjudul "Menggagas Asuransi Bencana". Tulisan Hotbonar juga dimuat di Kompas, tepatnya pada 21 Juli 2006.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu mengaku telah terjadi kesalahan mengutip referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya. Belakangan diketahui, referensi tersebut merupakan kertas kerja yang ditulis Hotbonar Sinaga dan Muhawar Kasan.

Mengaku menyesal, Anggito pun memutuskan mundur dari FEB UGM. "Demi mempertahankan kredibilitas UGM sebagai universitas dengan komitmen pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik, saya Anggito Abimanyu telah menyatakan permohonan pengunduran diri sebagai dosen UGM kepada Rektor UGM," kata Anggito dalam konferensi pers di Universitas Center UGM Yogyakarta, Senin, 17 Februari 2014. 

Ini bukan kali pertama wajah pendidikan tinggi Indonesia ternoda akibat plagiat yang dilakukan civitas akademikanya. Pada 2012 lalu, kampusnya calon pendidik, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, berurusan dengan setidaknya dua kasus penjiplakan. 

Pertama, pada  Maret 2012, Tiga dosen UPI diduga melakukan praktik plagiat hasil karya yang ajukan ke Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menjadi guru besar. Dari tiga dosen itu, salah satunya plagiat dari hasil karya Universitas Padjadjaran (Unpad). Akibat kejadian ini, UPI menerima moratorium dari Dikti.

"Selama satu tahun UPI tidak boleh mengajukan guru besar dan semua dosen tidak bisa naik golongan atau pangkat," ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, 1 Maret 2013.  

Kemudian pada Juni 2012, seorang guru besar UPI diduga melakukan plagiat. Bahkan, dugaan plagiat ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan dosen dan sebagian mahasiswa. 
Sang profesor yang diduga melakukan plagiat itu adalah guru besar Program Studi (Prodi) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sekolah Pascasarjana (SPs) berinisial DB. Kasus ini bermula pada 2007 lalu. Ketika itu, DB memberikan tugas kepada mahasiswa S-3-nya peserta mata kuliah Perbandingan Civic Education. Tugas terbaik akan mendapat hadiah publikasi dalam bentuk buku. 

Di tahun yang sama, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI menerbitkan buku berjudul Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Diduga, ada satu bab dalam buku itu yang merupakan hasil jiplakan karya tiga mahasiswa peserta kuliah DB tadi, yakni Dr. Samsuri, Dr. Deny Setiawan, dan Dikdik Arif, MPd. Nama ketiganya tidak dicantumkan, hanya ada nama Prof. DB dan Prof. USW yang menunjukkan mereka sebagai penulis, bukan editor. 

Kasus ini baru terbuka pada 2010 ketika ketiga mahasiswa tadi sudah lulus. Namun, pihak kampus tidak memberikan tanggapan apa-apa. Hingga pada Februari 2012, terbitlah buku Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran, buatan Prof. DB, juga bersama Prof. USW. 

Ketika ditelusuri, nama ketiga mahasiswa tadi disertakan sebagai penulis bab. Sementara di sampul buku, nama Prof. DB dan Prof. USW ditulis sebagai editor. Ini justru semakin menjelaskan ada unsur penjiplakan. 

3. Pencabulan dan Pelecehan Seksual di Sekolah 

Kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa taman kanak-kanak Jakarta International School (JIS), April lalu, menggemparkan dunia pendidikan Indonesia. Pasalnya, tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, aksi pelecehan seksual ini juga ditengarai terjadi akibat kelalaian pihak sekolah. 

Tragisnya lagi, akibat pelecehan yang dialaminya, siswa tersebut harus menderita penyakit menular seksual, herpes. Salah seorang pelaku merupakan petugas kebersihan di sekolah. Polisi pun terus mendalami kasus ini hingga menemukan semua pelaku. 

Selain kepolisian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga turun tangan. Sempat diusir pihak JIS, Kemendikbud pun menutup TK JIS karena tidak memiliki izin. 

 
4. Perilaku Seksual Civitas Akademika 
Remaja usia sekolah seharusnya mendapatkan pendidikan seks yang layak. Tujuannya, agar mereka memahami hakikat seks dan tidak terlarut dalam perilaku seks bebas dan berisiko. Sayangnya, banyak remaja mencari pendidikan seks mereka dari sumber yang salah. Akibatnya bisa ditebak, perilaku seks bebas telah menyebar di kalangan remaja. 

Salah satu contohnya, pada 2013 lalu, sepasang siswa dan siswi SMP di Jakarta merekam adegan hubungan seksual layaknya suami-istri di ruang kelas. Aksi ini mereka lakukan ketika seisi sekolah menunaikan salat Jumat. 

Kalau di sekolah saja sudah berani melakukan perbuatan asusila, apalagi di luar sekolah. Buktinya, Juli 2013 lalu, sepasang pelajar SMA di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara tertangkap "ngamar" di sebuah hotel kelas melati. Sempat menyangkal berhubungan intim, pelajar di SMA favorit itu keok setelah polisi menemukan kondom bekas pakai di bawah kasur.

Tidak hanya melakukan kegiatan seks dengan sesama teman, ada juga pelajar yang menjalankan bisnis prostitusi. Parahnya, si pelaku masih duduk di kelas IX SMP di Surabaya dan merekrut teman-temannya sendiri untuk dijajakan kepada para lelaki hidung belang.

Di Depok, siswi kelas VI SD berhubungan badan dengan kekasihnya yang berumur 21 tahun. Parahnya, hubungan terlarang ini dilakukan selama dua hari dua malam sehingga orangtua siswi tersebut panik karena anaknya tidak pulang ke rumah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, dua pelajar memilih berasyik masyuk di sebuah kamar mandidi gudang kosong ketimbang belajar di sekolah. 

Perilaku seks bebas juga melanda kalangan pengajar. Alih-alih memberikan contih yang baik kepada anak didiknya, dua guru di Medan ini justru digrebek warga saat sedang berzina. Si guru perempuan merupakan janda, sedangkan si guru pria masih beristri.

5. Ospek Penuh Kekerasan

Selama beberapa tahun belakangan, IPDN mulai menanggalkan predikat sebagai kampus dengan tradisi ospek penuh kekerasan. Namun, akhir April lalu, nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali disangkutpautkan dengan kekerasan dalam ospek.  

Mata dua mahasiswa (praja) putri IPDN diduga terkena cairan asam. Hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan RS Mata Cicendo, Bandung, yang menyatakan bahwa dua epitel kornea (bagian terluar kornea mata) praja putri IPDN mengelupas. Sedangkan tiga praja lainnya hanya mengalami iritasi biasa.

Sementara itu, pihak IPDN menampik dugaan kelima praja putri tersebut merupakan korban kekerasan seniornya. Kabiro Kemahasiswaan IPDN, Benhard Rondonuwu, pada Minggu 27 April memang ada sejumlah praja putri tingkat II‎ yang dibawa ke rumah sakit, namun bukan diakibatkan penganiayaan atau tersiram cairan kimia. Mereka hanya kecipratan dari lumpur saat hujan deras mengguyur kampus pada Minggu sore. 

Namun, dari informasi yang dihimpun wartawan, beberapa hari sebelumnya terjadi keributan antara praja putri tingkat III dan praja tingkat II yang berujung pada penganiayaan. Mata beberapa praja terkena cipratan cairan berbahaya.

Di Ibu Kota, keluarga Dimas Dikita Handoko (19) berduka karena mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, Jakarta Utara, itu tewas di tangan para seniornya. Pada 25 April lalu, dengan dalih ingin bicara, sejumlah mahasiswa senior di STIP memanggil Dimas dan beberapa kawannya ke sebuah rumah kos. 

Setelah diceramahi tentang pentingnya kekompakan dan menghormati senior, Dimas dkk dibawa ke sebuah ruangan. Di sini mereka ditampar serta dipukuli di perut, dada dan ulu hati. Melihat Dimas tersungkur lemas, pelaku tidak menghentikan aksinya. Setelah menyadari Dimas tidak bergerak, mereka baru panik dan berusaha menolong Dimas. 

Kekerasan berujung kematian saat ospek juga terjadi di Malang, tepatnya di Institut Teknologi Nasional (ITN). Fikri Dolasmantya Surya, diduga tewas saat mengikuti Ospek Kampus pada 12 Oktober 2013. Ketika itu, mahasiswa jurusan Planologi tersebut berparisipasi dalam Orientasi Kemah Bakti Desa (KBD) dan Temu Akrab di kawasan Pantai Goa China di Desa Sitiarjo, Sumbermanjing Wetan (Sumawe).

Pihak kampus pun mengakui telah terjadi tindakan di luar batas hingga mengakibatkan Fikri tewas. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan ITN, I Wayan Mundra, mengatakan, pihaknya telah menyelseaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan keluarga almarhum.

Ospek penuh kekerasan masih saja terjadi, padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melarangnya. "Budaya kekerasan harus dihilangkan! Pastikan masa orientasi tidak memuat unsur kekerasan. Selain Kemendikbud, sekolah-sekolah juga harus melakukan pembenahan," ujar Presiden, Selasa, 31 Juli 2012. 

6. Bullying di SMA 

Di kampus, kita mengenal ospek dengan kekerasan. Di tingkat yang lebih bawah, yakni SMA, ada fenomena bullying. 
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah "budaya" bullyingdi SMA Don Bosco, Jakarta. Bukan hanya berbentuk ancaman verbal, pelaku bullying juga tidak segan-segan menggunakan senjata tajam untuk menakuti korbannya.

Salah seorang siswa korban bullying kakak kelas di SMA Don Bosco, Ary,  mengaku dicekoki miras dan narkoba. Karena menolak, leher Ary kemudian disundut rokok. Ary juga disiksa selama tiga jam, dan dipaksa berbohong kepada orangtuanya dengan mengatakan sedang makan di daerah Pondok Indah. 

Puas menganiaya, pelaku masih mengancam Ary. "Sebelum balik., kita sudah diancam, 'Jangan laporin ke guru. Awas!' Sembari membawa pisau lipat buat nakut-nakutin," kata Ary.

Menurut psikolog remaja, Tika Bisono, kasus bullying ini terjadi karena pembiaran sekolah. Pasalnya, ini bukanlah kali pertama siswa senior menganiaya adik kelasnya. 

"Manajemen sekolah seharusnya terlibat dalam hal ini karena kalaubullying terjadi di sekolah secara terus-menerus ini sudah tidak wajar," ujarnya. 

Meski demikian, kasus penganiayaan yang menimpa Ary berakhir damai. Ary dan pelaku bullying melakukan mediasi yang diperantarai oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). 

Keduanya pun sepakat menyetujui ikrar perdamaian dan menganggap kasus bullying ini ditutup. Pihak yang terlibat ini juga akan membantu keluarga korban untuk mencabut laporannya di Polres Jakarta Selatan dan berharap kasus ini di Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). 

7. Persebaran dan Kualitas Guru 
Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, seluruh anak Indonesia berhak atas pendidikan yang layak. Dan pihak pertama yang memberikan pendidikan tersebut adalah guru. 

Sayangnya, tidak semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan karena tidak meratanya persebaran guru. Ini adalah masalah klasik yang dialami pemerintah dan hingga kini belum tertangani. 

Sebagian besar guru di Indonesia mengajar di perkotaan. Sementara siswa di penjuru Nusantara merindukan sosok guru sebagai sumber ilmu mereka. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika membacakan Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014, Agustus 2013 lalu, pun memandang penting masalah distribusi guru ini. Menurut Presiden, isu distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah yang belum merata perlu mendapatkan perhatian khusus.
 
"Seperti daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal," tutur Presiden.

Pemerintah sendiri telah mengirimkan ribuan guru muda melalui program sarjana mengajar di daerah terpencil, terluar dan tertinggal (SM3T). Selama setahun, para sarjana peserta SM3T mengajar di pelosok Nusantara. 

Namun, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Bedjo Sujanto, menilai, masalah persebaran guru di Indonesia tidak mudah diselesaikan. "Ketika kita ingin memeratakan persebaran ini dengan memindahkan guru di kota ke desa, banyak tantangan. Banyak guru kota yang tidak siap hidup di desa. Termasuk soal kesejahteraan," urai Bedjo, ketika berbincang dengan Okezone, belum lama ini.

Sementara dari segi kualitas, kondisinya setali tiga uang. Masih banyak guru di Indonesia tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Padahal, guru yang baik akan mengarahkan pendidikan menjadi bermutu juga. 

Bahkan, Koordinator Kopertis Wilayah V Aceh, Prof. Farid Wajdi Ibrahim terang-terangan menyatakan, kondisi pendidikan di Aceh kini berada pada peringkat bawah. Itu merupakan faktor kualitas guru yang mengajar di sekolah-sekolah.

"Banyak perguruan tinggi yang melahirkan calon-calon guru dan dosen yang tidak berkualitas," kata Farid yang juga merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, itu. 

Di lain pihak, guru juga terus menuntut perbaikan kesejahteraan mereka.Beritikad baik, pemerintah pun menggelontorkan tunjangan profesi guru. Syaratnya, para guru harus memenuhi proses sertifikasi. 

Jika semua syarat dan proses sertifikasi rampung, seorang guru swasta bisa membawa pulang tunjangan hingga Rp3 juta per bulan. Tentu saja, kata Mendikbud M Nuh, besarnya tunjangan ini tergantung pada gaji yang diterima guru swasta dari sekolahnya. 

"Kalau guru swasta sudah sertifikasi, dia dapat tunjangan sebesar gaji ekuivalennya dia. Bisa dapat Rp2 juta, bisa dapat tambahan Rp3 juta," ujar Nuh. 

Hitung-hitungan yang sama juga berlaku bagi para guru sekolah negeri. Menurut Bedjo, tunjangan sertifikasi guru sudah disiapkan pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah daerah boleh menambahi tunjangan tersebut. Besarannya disesuaikan kemampuan masing-masing daerah. Tetapi yang wajib adalah gaji dan tunjangan sertifikasi guru.

Bedjo menyebut, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Riau adalah contoh daerah yang menambahi tunjangan untuk guru di luar gaji pokok dan tunjangan sertifikasi. Di DKI Jakarta misalnya, besaran tunjangan kesejahteraan daerah untuk guru PNS sekira Rp4 juta.

"Itu tambahan saja. Kalau gaji pokoknya Rp3,5 juta ditambah tunjangan sertifikasi Rp3,5 juta, maka guru PNS DKI sudah bisa bawa pulang Rp11 juta," tutur nakhoda UNJ selama dua periode itu.

Pemerintah sendiri mengalokasikan tunjangan profesi guru sebesar Rp60,540 triliun per tahun. Pada tahun anggaran 2014, Kemendikbud menargetkan bisa menuntaskan pemberian sertifikasi kepada 350 ribu guru tersisa, setelah sebelumnya pada 2013 sebanyak 350 ribu guru berhasil mendapat sertifikat. Ini artinya, akan lebih banyak guru mendapatkan tunjangan profesi dan meraih kesejahteraan. 

Sayangnya, penyaluran tunjangan profesi guru tersebut terap terlambat. Banyak guru menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan haknya itu. Maret lalu, Mendikbud M Nuh pun berjanji akan melunasi semua tunjangan profesi guru yang belum terbayarkan maksimal 30 April 2014. Namun, harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

"Pemerintah tetap punya komitmen untuk melunasi atau membayarkan kekurangan-kekurangan yang merupakan hak para guru. Begitu hasil audit rampung, sebisa mungkin kami salurkan utang piutang itu," ujar M Nuh. 

Nuh berdalih, keterlambatan penyaluran tunjangan guru tidak melulu salah pemerintah. Dia beralasan, masih ada persyaratan sertifikasi dan tunjangan profesi yang belum terpenuhi. Para guru pun diberi waktu memverifikasi hingga akhir semester ini. 

Mantan menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) itu memaparkan, beberapa syarat yang menyebabkan SK pembayaran tunjangan profesi guru harus diverifikasi dan belum diterbitkan adalah dari status guru yang belum terdaftar di rombongan belajar, belum memutakhirkan data, atau telah memenuhi syarat 24 jam tetapi rombongan belajar tidak wajar, yaitu jumlah jam mengajar melebihi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

"Alasan lainnya, apabila guru mengajar tidak linier dengan sertifikat. SK juga tidak dapat diterbitkan jika guru yang bersangkutan telah pensiun atau meninggal dunia. Begitu pula dengan guru yang beralih menjadi pejabat struktural atau jabatan nonguru, atau guru tidak mengajar 24 jam," tuturnya. 


Masalah guru ini hanyalah satu dari sekian banyak problem yang harus diselesaikan para stakeholder pendidikan. Dan Hardiknas harus menjadi momentum pengingat bahwa masalah klasik seperti kualitas dan kesejahteraan guru akan terus ada selama belum ada langkah komprehensif dalam menyelesaikannya. (Tamat) (rfa)
-----------------

Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2014/05/02/560/979155/tujuh-skandal-pencoreng-dunia-pendidikan-tanah-air-1
Artikel Terkait

0 comments: