Produk Hukum Pendidikan Tinggi

Berikut ini beberapa dokumen yang terkait dengan Produk Hukum Pendidikan Tinggi. Seluruh dokumen tsb diambil dari link : http://www.kopertis12.or.id/. Terima kasih untuk pengelola situs Kopertis 12. 


Kumpulan Produk Hukum Berdasarkan TEMA

  1. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi
  2. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tunjangan Kinerja Pegawai
  3. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Barang Milik Negara
  4. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  6. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Badan Layanan Umum
  7. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  8. Produk Hukum dan Booklet tentang PPh, PPN dan KUP
  9. Kewajiban Pergunakan LPSE dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  10. Produk Hukum tentang Kearsipan, Penyusutan dan Jadwal Retensi Arsip
  11. Petunjuk dan Aplikasi Laporan Keuangan
  12. Sie Infokum Ditama Binbangkum BPK
  13. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran
  14. Produk Hukum Terkait Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan
  15. Produk Hukum Kemenkeu, Kemendagri dan Kemenpan & RB
  16. Produk Hukum Berkaitan dengan Konstruksi, Bangunan dan Jalan
  17. Produk Hukum tentang Sumber Daya Air
  18. Produk Hukum Berkaitan dengan Pengembangan Hortikultura di Indonesia
  19. Produk Hukum Berkaitan dengan Ketenagakerjaan
  20. Kumpulan Produk Hukum tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
  21. Produk Hukum Berkaitan dengan Guru
  22. Kumpulan Informasi untuk Dosen PTAI binaan Kemenag
  23. Kumpulan Informasi Penting untuk Dosen
  24. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar
  25. Beban Kerja Dosen
  26. NIDN dan NUPN
  27. SIPKD (Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen)
  28. Kenaikan Jabatan Akademik/Kepangkatan Dosen
  29. Sertifikasi Dosen
  30. Produk Hukum, Update Materi dan Pelatihan Terkait PDPT
  31. Produk Hukum berkaitan dengan Buku Teks
  32. Daftar Jurnal Terakreditasi Dikti update sampai Periode II 2013
  33. Daftar Jurnal Indonesia yang terindeks Scopus (Elsevier) Per 1 Februari 2014
  34. Tata Cara Mengacu Kepustakaan dan Produk Hukum tentang Plagiarisma
  35. Peraturan Perundangan tentang Plagiarisme
  36. Produk Hukum, Panduan Penyusunan dan Penyelengaraan Program Pendidikan Jarak Jauh
  37. Seputar Statuta Perguruan Tinggi di Indonesia
  38. Produk Hukum tentang Statuta PTN
  39. Contoh Statuta PTN yang Sudah Merujuk pada PP no. 17 Tahun 2010 jo PP no. 66 Tahun 2010
  40. Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi Mengacu pada KKNI
  41. Kurikulum PT dan KKNI
  42. KKNI oleh Mega Santoso, 2013
  43. Panduan Penyusunan Rencana Strategis PT oleh Mega Santoso, 2013
  44. Penataan Nomenklatur, Kode dan Gelar Prodi, Sept 2013
  45. Yang Berkaitan Dengan Ijazah, STTB dan Transkrip Akademik
  46. Pengganti/Ralat Ijazah/STTB yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan
  47. Penulisan dan Penggunaan Gelar Perguruan Tinggi
  48. Produk Hukum tentang Yayasan dan Alur Pengesahan Akta Yayasan
  49. Kewajiban Yayasan Perguruan Tinggi
  50. Mekanisme Pembukaan PT/Prodi dan Perubahan Bentuk PT
  51. Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Prodi
  52. Prodi Sesuai Standar PT
  53. Sistem Nasional Penelitian
  54. Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing
  55. Tata Cara Pengangkatan Dosen tetap dari Tenaga Kerja Asing
  56. Panduan untuk Calon Mahasiswa Asing yang Akan Studi di Indonesia
  57. Pokok-Pokok Undang-Undang ASN
  58. Peraturan Perundangan tentang Kepegawaian
  59. Peraturan Perundangan-undangan tentang PNS
  60. Pedoman CPNS/PNS
  61. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
  62. Alih Profesi dan Mutasi PNS
  63. Disiplin PNS
  64. Perkawinan PNS
  65. Kenaikan Pangkat PNS
  66. Daftar Batas Usia Pensiun PNS
  67. Keterbukaan Informasi Publik
  68. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I – II
  69. Daftar Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu)
  70. Daftar Tunjangan Jabatan Fungsional PNS dan Perpres Terkait
  71. Prioritas Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai
  72. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau di SINI
  73. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Produk Hukum tentang Pendidikan Tinggi

  1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
  2. Undang-Undang
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Pemerinah tentang Penetapan 7 Universitas sebagai BHMN
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
  10. Keputusan Dirjen Dikti
  11. Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti
  12. Kepka, Perka, Surat Edaran Kepala BKN
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- See more at: http://www.kopertis12.or.id/2013/02/21/kumpulan-produk-hukum-indonesia-berdasarkan-tema.html#sthash.gOyg2vrj.dpuf